Inilah 5 Aksi Jokowi Untuk Memantau Anggaran Pemprov DKI

Inilah 5 Aksi Jokowi Untuk Memantau Anggaran Pemprov DKI - Jangan pernah main-main dengan dana anggaran DKI, karena gubernur Jokowi punya seribu cara untuk memata-matai transparansi anggaran dan menutup celah-celah untuk terjadinya korupsi.

Gubernur yang bertekad mengedepankan keterbukaan ini punya cara yang unik untuk bisa terus memantau anggaran yang digunakan oleh Pemprov DKI. Seperti apakah cara Jokowi memantau anggaran Pemprov DKI?

1. Sebar Poster ke Seluruh Kampung Jakarta
Gubernur yang lahir di Surakarta 21 Juni 1961 ini mengajak warga DKI untuk ikut mengawasi pemakaian dana APBD DKI Jakarta 2013 sebesar Rp 49,9 triliun. Ia segera menyebar poster-poster APBD ke kampung Jakarta. Poster-poster itu akan ditempel di papan 3. yang ada di setiap Kelurahan, RT dan RW.

2. Melalui Website APBD DKI
Anggaran APBD DKI juga bisa diawasi lewat  website. “Ya. Sekarang kan semua bisa buka, nanti di website, 2 atau 3 hari lagi,” ujar Jokowi usai rapat di ruangan Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Website Pemprov DKI akan meyampaikan informasi semua uraian dan nomor rekening anggaran keluar dan masuk. agar masyarakat bisa mengontrolnya.

3. Sistem Online
Jokowi menggunakan sistem secara online untuk membenahi pelayanan publik yang rawan korupsi. Menurut Jokowi, sistem online bakal diterapkan seperti di hotel, pajak restoran, reklame, dan parkir. “Kami yakin dengan adanya ini akan naik berkali lipat nanti,” ujar Jokowi yang memakai baju batik warna cokelat ini.

4. Lembaga Jerman akan Awasi Tender
Sebuah lembaga di bawah pemerintah Jerman akan membantu Jokowi-Ahok mengawasi anggaran DKI. Wakil gubernur Ahok nantinya diminta untuk mengawasi tender-tender yang ada.

Deutsche Gesselschaft für Internationale Zusammernabeit (GIZ) merupakan lembaga yang sudah berada di Indonesia sejak tahun 1975. Lembaga ini pernah membantu di Solo dan Aceh, sekaligus akan mengawasi penggunaan anggaran di DKI.

5. Kerjasama dengan KPK
Jokowi ingin Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Plafon Sementara (KUAPPS) tepat sasaran. Ia akan melibatkan petugas KPK untuk ikut mengawasi anggaran itu nantinya.

Jokowi juga akan menerima semua yang direkomendasikan oleh KPK agar penggunaan APBD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta lebih baik dan transparan. | detik.com